Sejarah Kalimantan Timur

i Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Martadipura, lebih dikenal dengan nama kerajaan Mulawarman yang terletak di Kecamatan Muara Kaman. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-4, dengan rajanya yang terkenal Mulawarman Nala Dewa. Kekuasaan Keturunan Raja Mulawarman berlanjut hingga raja ke-25 yang bernama Maharaja Derma Setia (abad ke-13)^[1] hingga kemudian ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara, penjajah Belanda masuk ke Kaltim, hingga dibentuknya provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Januari 1957 sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan.

Daftar isi 1 Masa Prasejarah 1.1 Zaman Glasial 2 Masa Kerajaan/Kesultanan 2.1 Kerajaan Kutai 2.2 Kesultanan Kutai Kartanegara 2.3 Kesultanan Berau 2.3.1 Kesultanan Gunung Tabur 2.3.2 Kesultanan Sambaliung 2.4 Kesultanan Bulungan 2.5 Kesultanan Paser 2.6 Kerajaan Tidung 3 Penjajahan 4 Referensi 4.1 Pranala luar 4.2 Lihat pula

Masa Prasejarah

Zaman Glasial

Sejarah Kalimantan Timur bisa dikatakan sangat tua. Para ahli sejarah mengatakan bahwa wilayah Kalimantan Timur telah dihuni manusia sejak zaman es (glasial). Penduduknya ketika itu adalah dari ras Negrid Weddid yang sekarang sudah tidak ada lagi. Sekitar 3000 tahun sebelum masehi datang dan tinggal di wilayah Kalimantan Timur kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua. Sekitar tahun 500 sebelum masehi, datang kelompok migran kedua, yaitu, kelompok Deutro-Melayu atau Melayu Muda^[2].

Masa Kerajaan/Kesultanan

Kerajaan Kutai

Arca Hindu di Sungai Rata (foto diambil antara tahun 1898 dan 1900)

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kerajaan Kutai

Kalimantan Timur yang telah berupa kesatuan politik adalah bermula dari Kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Martapura. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 (sekitar 300 masehi) di Muara Kaman. Ketika itu, Kutai Martadipura telah menjalin hubungan dengan India, sehingga tidak mengherankan jika Kutai Martadipura merupakan pusat penyebaran agama Hindu, selain juga merupakan pusat perdagangan. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga yang merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Campa (Kamboja), sedangkan raja pertama yang resmi berkuasa di Kerajaan Kutai adalah Aswawarman karena sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai dan diberi gelar "Wangsakarta", yang artinya pembentuk keluarga.
Aswawarman mempunyai 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman. Ketika Maharaja Mulawarman berkuasa, Kerajaan Kutai Martadipura mengalam zaman kejayaan dan menjadi kerajaan yang besar^[3]. Kebesaran Kerajaan Kutai terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

• Setiap tahun raja mengadakan upacara sedekah yang dilakukan di Waprakeswara. Waprakeswara adalah sebidang tanah yang dianggap suci.
• Raja mebagi-bagikan hadiah dengan seadil-adilnya kepada para brahmana berupa emas, tanah, dan ternak.

Sebaliknya, rakyat menyampaikan tanda terima kasih kepada raja dengan cara :

• Mengadakan kenduri untuk keselamatan raja
• Mendirikan tugu prasasti^[4] yang berisi tulisan-tulisan tentang kebesaran raja.

Maharaja Mulawarman memperluas wilayah kerajaanya dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Raja-raja yang ditaklukkannya harus menyerahkan upeti kepada raja Mulawarman^[3].
Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibukotanya pertama kali berada di Kutai Lama (Tanjung Kute). Kutai Kartanegara inilah, pada tahun 1365, yang disebutkan dalam sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.
Keruntuhan Kerajaan Kutai Martadipura memberikan kesempatan bagi daerah-daerah pedalaman yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kutai Martadipura dapat melepaskan diri, membentuk kerajaan-kerajaan sendiri selain ada pula yang menggabungkan diri dengan Kerajaan Kutai Kartanegara.

Kesultanan Kutai Kartanegara

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura

Kerajaan Kutai Kartanegara yang kemudian menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama (kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana) dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Nagarakretagama, yaitu salah satu daerah taklukan di Pulau Kalimantan oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit.
berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama (kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana) dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Nagarakretagama, yaitu salah satu daerah taklukan di Pulau Tanjungnagara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit.
Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara dibawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai^[5] yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.
Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Setelah beberapa puluh tahun, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778) merupakan sultan Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama Islami. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.
Kesultanan ini sempat mengalami perpindahan ibukota kerajaan sampai tiga kali, mulai dari Kutai Lama, Pemarangan hingga ke Tepian Pandan.

Kesultanan Berau

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kesultanan Berau

Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang ini. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati, Kecamatan Gunung Tabur.^[6] Sejarahnya kemudian pada keturunan ke-13, Kesultanan Berau terpisah menjadi dua yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.

Kesultanan Gunung Tabur

Kesultanan Gunung Tabur adalah kerajaan yang merupakan hasil pemecahan dari Kesultanan Berau, dimana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an.^[7] Pada periode yang hampir bersamaan, agama Islam mulai masuk ke Berau menyusul kedatangan seorang ulama bernama Imam Sambuayan yang menetap di sekitar Sukan (Desa Sukan)^[8]. Kesultanan ini sekarang terletak dalam wilayah kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, provinsi Kalimantan Timur.

Kesultanan Sambaliung

Kesultanan Sambaliung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau, dimana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an.^[7] Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan nama Raja Alam. Raja Alam adalah keturunan dari Baddit Dipattung atau yang lebih dikenal dengan Aji Suryanata Kesuma raja Berau pertama. Sampai dengan generasi ke-9, yakni Aji Dilayas. Aji Dilayas mempunyai dua anak yang berlainan ibu. Yang satu bernama Pangeran Tua dan satunya lagi bernama Pangeran Dipati.
Kemudian, kerajaan Berau diperintah secara bergantian antara keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati (hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat yang bahkan terkadang menimbulkan insiden). Raja Alam adalah cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit dari Pangeran Tua, atau generasi ke-13 dari Aji Surya Nata Kesuma.
Raja Alam adalah sultan pertama di Tanjung Batu Putih, yang mendirikan ibukota kerajaannya di Tanjung pada tahun 1810. (Tanjung Batu Putih kemudian menjadi kerajaan Sambaliung).

Kesultanan Bulungan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kesultanan Bulungan

Kesultanan Bulungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731, dengan raja pertama bernama Wira Amir gelar Amiril Mukminin (1731–1777), dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931-1958).
Kesultanan ini didirikan oleh sekelompok Kayan Di dalam Uma 'Apan, dari daerah Apo Kayan, yang menetap di dekat pantai pada abad ke-7. Pada tahun 1650, seorang putri telah menikah dengan seorang pria dari Brunei. Pernikahan ini mendirikan sebuah tradisi Hindu yang didirikan di daerah Tanjung Selor. Pada tahun 1750, dinasti ini masuk Islam. Penguasa mengambil gelar Sultan dan mengakui pengikut sultan Berau, kedua mengakui dirinya pengikut Kerajaan Kutai.
Pada tahun 1850, orang Belanda, yang menaklukkan Berau pada tahun 1834 dan dikenakan kedaulatan mereka untuk Kutai pada tahun 1848, yang ditandatangani dengan Sultan Bulungan Kontrak Politik. Bersemangat untuk memerangi pembajakan dan perdagangan budak, bersedia untuk melawan pembajakan dan perdagangan budak, mereka mulai untuk campur tangan di wilayah ini.
Sampai tahun 1860, Bulungan berada di bawah Kesultanan Sulu. Selama periode ini, kapal Sulu pergi ke Tarakan dan kemudian di Bulungan untuk perdagangan langsung dengan Tidung. Pengaruh ini berakhir pada 1878 dengan penandatanganan perjanjian antara Inggris dan Spanyol yang dirancang untuk Sulu.
Pada 1881, Perusahaan Kalimantan Utara Chartered dibentuk, yang merupakan Borneo utara di bawah yurisdiksi Inggris, tetapi Belanda mulai menolak. Kesultanan itu akhirnya dimasukkan dalam kerajaan Hindia Belanda pada tahun 1880-an kolonial. Orang Belanda menginstal sebuah pos pemerintah di Tanjung Selor pada tahun 1893. Pada tahun 1900-an, seperti banyak negara-negara kerajaan lain di kepulauan ini, Sultan terpaksa menandatangani Korte verklaring, pernyataan "singkat" oleh yang menjual sebagian besar kekuasaannya atas tanah hulu.
Orang Belanda akhirnya mengakui perbatasan antara dua wilayah hukum pada tahun 1915. Kesultanan ini dikenakan status Zelfbestuur, "administrasi sendiri", pada tahun 1928, lagi-lagi seperti banyak negara pangeran Hindia Belanda.
Penemuan minyak di BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij) di pulau Bunyu dan Tarakan akan memberikan sangat penting bagi Bulungan untuk orang Belanda, karena Tarakan ibukota daerah.
Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, wilayah menerima status Wilayah Swapraja Bulungan atau "wilayah otonom" di Republik Indonesia pada tahun 1950, maka Wilayah Istimewa atau "wilayah khusus "pada tahun 1955. Sultan terakhir, Jalaluddin, meninggal pada tahun 1958. kesultanan itu dihapuskan pada tahun 1959 dan wilayah itu menjadi kabupaten yang sederhana.

Kesultanan Paser

Kerajaan Tidung

Penjajahan

Referensi

1. ^ Web resmi Pemprov Kaltim - Sejarah Kaltim
2. ^ Sejarahbangsaindonesia.co.cc - Sejarah Kalimantan Timur
3. ^ ^{a b} Buku Pelajaran IPS edisi Kalimantan Timur kelas 4 SD, terbitan Intan Pariwara, 2004 hal. 52-54
4. ^ Saat ini prasasti yang baru diketahui adalah Prasasti Kutai
5. ^ atau disebut pula: Kerajaan Kutai Martadipura atau Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Mulawarman
6. ^ Perjalanan Sejarah Bermula dari Sungai Lati, Kaltim Pos 2 September 2003
7. ^ ^{a b} Raja Alam Enggan Dipimpin Penjajah, Kaltim Pos, 17 Agustus 2003
8. ^ Wordpress - Sekilas Kabupaten Berau

Pranala luar

• [1]

Lihat pula

• Kerajaan Kutai Martadipura
• Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura
• Kesultanan Berau
• Kesultanan Bulungan
• Kesultanan Pasir
• Daftar provinsi di Indonesia sepanjang masa

KERAJAAN TANJUNG PURA

Daerah kekuasaan

Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin).^[2][3]Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana.^[4] Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin)^[5]
Pada masa mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk seperti disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama, negeri Tanjungpura menjadi ibukota bagi daerah-daerah yang diklaim sebagai taklukan Majapahit di nusa Tanjungnagara (Kalimantan). Majapahit mengklaim bekas daerah-daerah taklukan Sriwijaya di pulau Kalimantan dan sekitarnya. Nama Tanjungpura seringkali dipakai untuk sebutan pulau Kalimantan pada masa itu. Pendapat lain beranggapan Tanjungpura berada di Kalimantan Selatan sebagai pangkalan yang lebih strategis untuk menguasai wilayah yang lebih luas lagi. Menurut Pararaton, Bhre Tanjungpura adalah anak Bhre Tumapel II (abangnya Suhita). Bhre Tanjungpura bernama Manggalawardhani Dyah Suragharini yang berkuasa 1429-1464, dia menantu Bhre Tumapel III Kertawijaya. Kemudian dalam Prasasti Trailokyapuri disebutkan Manggalawardhani Dyah Suragharini menjabat Bhre Daha VI (1464-1474). Di dalam mandala Majapahit, Ratu Majapahit merupakan prasada, sedangkan Mahapatih Gajahmada sebagai pranala, sedangkan Madura dan Tanjungpura sebagai ansa-nya.

Perpindahan ibukota kerajaan

Ibukota Kerajaan Tanjungpura beberapa kali mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Beberapa penyebab Kerajaan Tanjungpura berpindah ibukota adalah terutama karena serangan dari kawanan perompak (bajak laut) atau dikenal sebagai Lanon. Konon, pada masa itu sepak-terjang gerombolan Lanon sangat kejam dan meresahkan penduduk. Kerajaan Tanjungpura sering beralih pusat pemerintahan adalah demi mempertahankan diri karena sering mendapat serangan dari kerajaan lain. Kerap berpindah-pindahnya ibukota Kerajaan Tanjungpura dibuktikan dengan adanya situs sejarah yang ditemukan di bekas ibukota-ibukota kerajaan tersebut. Negeri Baru di Ketapang merupakan salah satu tempat yang pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Tanjungpura. Dari Negeri Baru, ibukota Kerajaan Tanjungpura berpindah ke Sukadana. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin (1665–1724), pusat istana bergeser lagi, kali ini ditempatkan di daerah Sungai Matan (Ansar Rahman, tt:110). Dari sinilah riwayat Kerajaan Matan dimulai. Seorang penulis Belanda menyebut wilayah itu sebagai Kerajaan Matan, kendati sesungguhnya nama kerajaan tersebut pada waktu itu masih bernama Kerajaan Tanjungpura (Mulia [ed.], 2007:5). Pusat pemerintahan kerajaan ini kemudian berpindah lagi yakni pada 1637 di wilayah Indra Laya. Indra Laya adalah nama dari suatu tempat di tepian Sungai Puye, anak Sungai Pawan. Kerajaan Tanjungpura kembali beringsut ke Kartapura, kemudian ke Desa Tanjungpura, dan terakhir pindah lagi ke Muliakerta di mana Keraton Muhammad Saunan sekarang berdiri.

Perpindahan ibukota Kerajaan Sukadana

Menurut Catatan Gusti Iswadi, S.sos dalam buku Pesona Tanah Kayong, Kerajaan Tanjungpura dalam perspektif sejarah disebutkan, bahwa, dari negeri baru kerajaan Tanjungpura berpindah ke Sukadana sehingga disebut Kerajaan Sukadana, kemudian pindah lagi Ke Sungai Matan (sekarang Kec. Simpang Hilir). Dan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin sekitar tahun 1637 pindah lagi ke Indra Laya sehingga disebut Kerajaan Indralaya. Indra Laya adalah nama dari satu tempat di Sungai Puye anak Sungai Pawan Kecamatan Sandai. Kemudian disebut Kerajaan Kartapura karena pindah lagi ke Karta Pura di desa Tanah Merah, Kec. Nanga Tayap, kemudian baru ke Desa Tanjungpura sekarang (Kecamatan Muara Pawan) dan terakhir pindah lagi ke Muliakarta di Keraton Muhammad Saunan yang ada sekarang yang terakhir sebagai pusat pemerintahan swapraja.
Bukti adanya sisa kerajaan ini dapat dilihat dengan adanya makam tua di kota-kota tersebut, yang merupakan saksi bisu sisa kerajaan Tanjungpura dahulu. Untuk memelihara peninggalan ini pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengadakan pemugaran dan pemeliharaan di tempat peninggalan kerajaan tersebut. Tujuannya agar genarasi muda dapat mempelajari kejayaan kerajaan tanjungpura pada masa lampau.

Para Penguasa

Dalam melacak jejak raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Matan, patut diketahui pula silsilah raja-raja Kerajaan Tanjungpura karena kedua kerajaan ini sebenarnya masih dalam satu rangkaian riwayat panjang. Berhubung terdapat beberapa versi tentang sejarah dan silsilah raja-raja Tanjungpura beserta kerajaan-kerajaan lain yang masih satu rangkaian dengannya, maka berikut ini dipaparkan silsilahnya menurut salah satu versi, yaitu berdasarkan buku Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpura (2007) suntingan Drs. H. Gusti Mhd. Mulia:
Kerajaan Tanjungpura

1. Brawijaya (1454–1472)^[6]
2. Bapurung (1472–1487)^[7]
3. Panembahan Karang Tanjung (1487–1504)

Pada masa pemerintahan Panembahan Karang Tanjung, pusat Kerajaan Tanjungpura yang semula berada di Negeri Baru dipindahkan ke Sukadana, dengan demikian nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Sukadana.
Kerajaan Sukadana
Peta yang dibuat oleh Oliver van Noord tahun 1600, menggambarkan lokasi Succadano, Tamanpure, Cota Matan, dan Loue^[8]

1. Panembahan Karang Tanjung (1487–1504)
2. Gusti Syamsudin atau Pundong Asap atau Panembahan Sang Ratu Agung (1504–1518)
3. Gusti Abdul Wahab atau Panembahan Bendala (1518–1533)
4. Panembahan Pangeran Anom (1526–1533)
5. Panembahan Baroh (1533–1590)
6. Gusti Aliuddin atau Giri Kesuma atau Panembahan Sorgi (1590–1604)
7. Ratu Mas Jaintan (1604?1622)
8. Gusti Kesuma Matan atau Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syaifuddin (1622–1665)

Inilah raja terakhir Kerajaan Sukadana sekaligus raja pertama dari Kerajaan Tanjungpura yang bergelar Sultan.
Kerajaan Matan

1. Gusti Jakar Kencana atau Sultan Muhammad Zainuddin (1665–1724)
2. Gusti Kesuma Bandan atau Sultan Muhammad Muazzuddin (1724–1738)
3. Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung atau Sultan Muhammad Tajuddin (1738–1749)
4. Gusti Kencuran atau Sultan Ahmad Kamaluddin (1749–1762)
5. Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin (1762–1819)

Gusti Asma adalah raja terakhir Kerajaan Matan dan pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan Kerajaan Matan dialihkan ke Simpang, dan nama kerajaannya pun berganti menjadi Kerajaan Simpang atau Kerajaan Simpang-Matan.
Kerajaan (penambahanschap) Simpang-Matan

1. Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin (1762–1819). Anak Sultan Ahmad Kamaluddin
2. Gusti Mahmud atau Panembahan Anom Suryaningrat (1819–1845). Menantu Sultan Ahmad Kamaluddin^[9]
3. Gusti Muhammad Roem atau Panembahan Anom Kesumaningrat (1845–1889). Anak Panembahan Anom Suryaningrat^[9]
4. Gusti Panji atau Panembahan Suryaningrat (1889–1920)
5. Gusti Roem atau Panembahan Gusti Roem (1912–1942)
6. Gusti Mesir atau Panembahan Gusti Mesir (1942–1943)
7. Gusti Ibrahim (1945)

Gusti Mesir menjadi tawanan tentara Jepang yang berhasil merebut wilayah Indonesia dari Belanda pada 1942, karena itulah maka terjadi kekosongan pemerintahan di Kerajaan Simpang. Pada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, sekira tahun 1945, diangkatlah Gusti Ibrahim, anak lelaki Gusti Mesir, sebagai raja. Namun, karena saat itu usia Gusti Ibrahim baru menginjak 14 tahun maka roda pemerintahan dijalankan oleh keluarga kerajaan yaitu Gusti Mahmud atau Mangkubumi yang memimpin Kerajaan Simpang hingga wafat pada 1952.
Kerajaan Kayong-Matan atau Kerajaan Tanjungpura II

1. Gusti Irawan atau Sultan Mangkurat^[10]
2. Pangeran Agung
3. Sultan Mangkurat Berputra
4. Panembahan Anom Kesuma Negara atau Muhammad Zainuddin Mursal (1829-1833)^[11]
5. Pangeran Muhammad Sabran^[12]
6. Gusti Muhammad Saunan^[13]

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah kerajaan-kerajaan ini termasuk dalam wester-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8^[14] Meski terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan, namun kerajaan-kerajaan turunan Kerajaan Tanjungpura (Kerajaan Sukadana, Kerajaan Simpang-Matan, dan Kerajaan Kayong-Matan atau Kerajaan Tanjungpura II) masih tetap eksis dengan pemerintahannya masing-masing. Silsilah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Matan (dan sebelum berdirinya Kerajaan Matan) di atas adalah salah satu versi yang berhasil diperoleh. Terdapat versi lain yang juga menyebutkan silsilah raja-raja Matan yang diperoleh dari keluarga Kerajaan Matan sendiri dengan menghimpun data dari berbagai sumber (P.J. Veth, 1854; J.U. Lontaan, 1975; H. von Dewall, 1862; J.P.J. Barth, 1896; Silsilah Keluarga Kerajaan Matan-Tanjungpura; Silsilah Raja Melayu dan Bugis; Raja Ali Haji, Tufat al-Nafis; Harun Jelani, 2004; H.J. de Graaf, 2002; Gusti Kamboja, 2004), yakni sebagai berikut:
Kerajaan Tanjungpura

1. Sang Maniaka atau Krysna Pandita (800 M–?)^[15]
2. Hyang-Ta (900–977)^[16]
3. Siak Bahulun (977–1025)^[17]
4. Rangga Sentap (1290–?)^[18]
5. Prabu Jaya/Brawijaya (1447-1461)^[19]
6. Raja Baparung, Pangeran Prabu (1461–1481)
7. Karang Tunjung, Panembahan Pudong Prasap (1481–1501)
8. Panembahan Kalahirang (1501–1512)^[20]
9. Panembahan Bandala (1512–1538); Anak Kalahirang
10. Panembahan Anom (1538–1565); Saudara Panembahan Bandala
11. Panembahan Dibarokh atau Sibiring Mambal (1565?1590)

Kerajaan Matan

1. Giri Kusuma (1590–1608); Anak Panembahan Bandala
2. Ratu Sukadana atau Putri Bunku/Ratu Mas Jaintan (1608–1622); Istri Giri Kusuma/Anak Ratu Prabu Landak
3. Panembahan Ayer Mala (1622–1630); Anak Panembahan Bandala
4. Sultan Muhammad Syafeiudin, Giri Mustaka, Panembahan Meliau atau Pangeran Iranata/Cakra (1630–1659); Anak/Menantu Giri Kusuma
5. Sultan Muhammad Zainuddin/Pangeran Muda (1659–1725); Anak Sultan Muhammad Syaeiuddin
6. Pangeran Agung (1710–1711); Perebutan kekuasaan
7. pembagian kekuasaan, memimpin kerajaan di Tanah Merah
   1. Pangeran Agung Martadipura (1725–1730); Anak Sultan Muhammad Zainuddin, pembagian kekuasaan memimpin kerajaan di Tanah Merah
   2. Pangeran Mangkurat/Sultan Aliuddin Dinlaga (1728–1749); Anak Sultan Muhammad Zainuddin, pembagian kekuasaan di Sandai dan Tanah Merah
8. pembagian kekuasaan, memimpin kerajaan di Simpang
   1. Pangeran Ratu Agung (1735–1740); Anak Sultan Muhammad Zainuddin, pembagian kekuasaan, memimpin kerajaan di Simpang
   2. Sultan Muazzidin Girilaya (1749–1762); Anak Pangeran Ratu Agung, memimpin kerajaan di Simpang
9. Sultan Akhmad Kamaluddin/Panembahan Tiang Tiga (1762–1792); Anak Sultan Aliuddin Dinlaga
10. Sultan Muhammad Jamaluddin, sebelumnya: Pangeran Ratu, sebelumnya: Gusti Arma (1792–1830); Anak Sultan Akhmad Kalamuddin^[21]
11. Pangeran Adi Mangkurat Iradilaga atau Panembahan Anom Kusuma Negara (1831–1843); Anak Pangeran Mangkurat
12. Pangeran Cakra yang Tua atau Pangeran Jaya Anom (1843–1845); Sebagai pejabat perdana menteri, anak Pangeran Mangkurat
13. Panembahan Gusti Muhammad Sabran (1845–1908); Anak Panembahan Anom Kusuma Negara
14. Pangeran Laksamana Uti Muchsin (1908–1924); Anak Panembahan Gusti Muhammad Sabran
15. Panembahan Gusti Muhammad Saunan atau Pangeran Mas (1924–1943); Anak Gusti Muhammad Busra
16. Majelis Pemerintah Kerajaan Matan (1943–1948), terdiri dari Uti Halil (Pg. Mangku Negara), Uti Apilah (Pg. Adipati), Gusti Kencana (Pg. Anom Laksamana)

Penggunaan nama kerajaan

Saat ini nama kerajaan ini diabadikan sebagai nama universitas negeri di Kalimantan Barat yaitu Universitas Tanjungpura di Pontianak, dan juga digunakan oleh TNI Angkatan Darat sebagai nama Kodam di Kalimantan yaitu Kodam XII/Tanjungpura

Catatan kaki

1. ^ (Inggris) Tomé Pires, Armando Cortesão, Francisco Rodrigues (1990). The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515, and The Book of Francisco Rodrigues, Rutter of a Voyage in the Red Sea, Nautical Rules, Almanack and Maps, Written and Drawn in the East Before 1515 1. Asian Educational Services. p. 224. ISBN 8120605357.ISBN 978-81-206-0535-0
2. ^ (Inggris) Smedley, Edward (1845). Encyclopædia metropolitana; or, Universal dictionary of knowledge. p. 713.
3. ^ (Inggris)Malayan miscellanies (1820). Malayan miscellanies. p. 7.
4. ^ (Belanda) Hoëvell, Wolter Robert (1861). Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 52. Ter Lands-drukkerij. p. 220.
5. ^ (Belanda) Perhimpunan Ilmu Alam Indonesia, Madjalah ilmu alam untuk Indonesia (1856). Indonesian journal for natural science. 10-11.
6. ^ (Belanda) Blume, Carl Ludwig (1843). De Indische Bij 1. H.W. Hazenburg. p. 321.
7. ^ sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com
8. ^ (Inggris)MacKinnon, Kathy (1996). The ecology of Kalimantan. Oxford University Press. ISBN 9780945971733.ISBn 0-945971-73-7
9. ^ ^{a b} (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1862). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 11. Lange & Co.
10. ^ Gusti Irawan merupakan putra kedua Sultan Muazuddin (Raja Kerajaan Matan) dan adik dari Sultan Muhammad Tajuddin yang melanjutkan tahta Sultan Muazuddin sebagai Raja Matan
11. ^ Panembahan Anom diberhentikan sebagai sultan sejak 1833 karena dianggap tidak loyal kepada Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah Raja Negara Sukadana. Posisi kepemimpinan Kerajaan Kayong kemudian dialihkan kepada kakak Pangeran Anom yaitu Pangeran Cakra Negara yang berkuasa sebagai Panembahan Matan pada periode 1833?1835. Atas campur tangan Belanda, mulai tahun 1835 Pangeran Anom kembali didudukkan menjadi Panembahan Matan hingga tahun 1847.
12. ^ Muhammad Sabran adalah anak dari Panembahan Anom. Ketika diresmikan menjadi sultan dengan Surat Keputusan Gubernemen (Pemerintah Kolonial Hindia Belanda) No. 3 tertanggal 11 Maret 1847, Pangeran Muhammad Sabran masih berusia sangat muda sehingga dibentuklah sebuah presidium yang beranggotakan 5 orang menteri dan diketuai oleh Pangeran Mangkurat untuk menjalankan roda pemerintahan. Muhammad Sabran baru menjabat sebagai Panembahan Matan pada 1856. Pada masa pemerintahan Panembahan Muhammad Sabran, pusat kerajaan berpindah dari Tanjungpura ke Muliakerta, Ketapang, Kalimantan Barat. Panembahan Sabran memerintah hingga tahun 1908. Setahun kemudian, pada 1909, Panembahan Sabran meninggal dunia.
13. ^ Muhammad Saunan merupakan cucu dari Panembahan Sabran yang dinobatkan sebagai pewaris tahta kerajaan karena sang putra mahkota, anak pertama Panembahan Sabran yang bernama Pangeran Ratu Gusti Muhammad Busra, wafat terlebih dulu dari ayahnya. Ketika dilantik sebagai pemimpin kerajaan pada 1909, Gusti Muhammad Saunan (putra pertama Gusti Muhammad Busra) masih belum cukup dewasa, maka kendali pemerintahan dipegang oleh Uti Muchsin Pangeran Laksamana Anom Kesuma Negara (paman Gusti Muhammad Saunan/adik Gusti Muhammad Busra). Gusti Muhammad Saunan resmi menjabat sebagai Panembahan Matan pada 1922 dan meninggal dunia pada era pendudukan Jepang di Indonesia yaitu tahun 1942.
14. ^ (Belanda) Staatsblad van Nederlandisch Indië, s.n., 1849
15. ^ Menurut Bustan Arifin Al Salatin, Sejarah Nasional, Sejarah Melayu, Pengaruh Syailendra dan Sriwijaya (850-900)
16. ^ Menurut kronik Cina, Pengaruh Sriwijaya Periode Kerajaan Kalingga (India Selatan)
17. ^ Menurut Sejarah Kalimantan Barat/Cerita Lisan Periode serangan Kerajaan Cola (India Selatan) ke Sriwijaya
18. ^ Taklukan Singhasari, Ekspedisi Pamalayu Periode Singhasari (1222–1293)
19. ^ Taklukan Majapahit, menurut Negarakertagama, menurut Prasasti Waringin Pitu (1447)
20. ^ Kerajaan pindah ke Sukadana, politik ekspansi sampai Tanjung Datuk, Tanjung Putting, Karimata, dan Pulau Tujuh
21. ^ (Belanda) Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1862). Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde 11. Lange & Co. p. 49.